Header


Delegasi Tabayun
Download Relaas Delegasi Tabayun


SIPP PA SIDRAP
Sistem Informasi Penelusuran Perkara PA Sidenreng Rappang


putusan.mahkamahagung.go.id
Portal Akses Informasi Putusan di Lingkungan Peradilan


Zona Integritas PA Sidrap
PA Sidrap Menuju WBK/WBBM

LAPORAN PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014

Jenis Informasi

Jumlah Permohonan Keberatan

Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan

Penyelesaian Sengketa ke komisi Informasi

Hasil Mediasi di Komisi Informasi

Status Putusan
Komisi Informasi

Menerima

Menolak

Berhasil

Gagal

Menguatkan Pengadilan

Menguatkan Pemohon Informasi

Perkara & Putusan

-

-

-

-

-

-

-

-

Kepegawaian

-

-

-

-

-

-

-

-

Pengawasan & Pendisiplinan

-

-

-

-

-

-

-

-

Anggaran & Aset

-

-

-

-

-

-

-

-

Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

-

T o t a l

-

-

-

-

-

-

-

-

Keterangan : Bulan Oktober 2014, Belum ada Laporan mengenai Pengajuan Penanganan Keberatan Informasi

Download : Lampiran IX Formulir Pengajuan Keberatan

download

Your text...

PROSES PENANGANAN KEBERATAN

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :

  1. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
  2. Nomor surat tanggapan atas keberatan;
  3. Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
    • Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas;
    • Membatalkan  putusan PPID  dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu  selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja;
    • Memerintahkan  PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan  informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja;
    • Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi

Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan  ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

Download : Lampiran IX Formulir Pengajuan Keberatan

download

Produk Pelayanan Pengadilan Agama Barru sebagai berikut:

  1. Pelayanan Administrasi Persidangan
  2. Pelayanan Gugatan
  3. Pelayanan Permohonan
  4. Pelayanan Mediasi
  5. Itsbat Rukyatul Hilal
  6. Pelayanan Administrasi Upaya Hukum
  7. Pelayanan Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
  8. Pelayanan Pengaduan
  9. Pelayanan Permohonan Informasi
  10. Pelayanan Sidang Keliling

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT KASASI

penyelesaian perkara kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi :

  1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertuis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iah propinsi diberitahukan kepada pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.
  2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
  4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
  8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak.
  9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:
  10. Untuk perkara cerai talak:
    1. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.
    2. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
  11. Untuk perkara cerai talak:
    1. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

  1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.
  1. Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh Asisten Koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

 

PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT

perkara cerai gugat

 

Langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri/Kuasanya) :

 

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah ( pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 ).
  2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat gugatan ( pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 ).
  3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
    1. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah
    2. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ( pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 ).
    3. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ( pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 ).
    4. Bila Penggugat berkediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ( pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 ).
    5. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat ( pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 ).
      1. Gugatan tersebut memuat :
      2. Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
      3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
      4. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarekan posita).
        1. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ( pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 ).
        2. Membayar biaya perkara ( pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo ( pasal 237 HIR, 273 Rbg ).
        3. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan  Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.

 

  1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.
  2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.
  3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
  4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
  6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
  7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.
  1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah..
  2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.
  3. Tahap persidangan;
    1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi ( pasal 82 UU no 7 tahun 1989 ).:
    2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi ( pasal 3 ayat (1) PERMA no 2 tahun 2003 ).
    3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) ( pasal 132a HIR, 158 Rbg )
    4. Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.
    5. Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tersebut.
    6. Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
  4. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah.
  5. Setelah   putusan   memperoleh  kekuatan  hokum  tetap,  maka  panitera  Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

JoomShaper